JAKARTA, GlobalNusantara.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua pilar utama dalam strategi pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas langkah konkret pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dengan dunia kerja serta program pemberdayaan masyarakat yang terukur.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar strategi tersebut dijalankan dengan langkah yang nyata dan terukur, melibatkan sektor pendidikan hingga dunia industri.
“Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi. Yang pertama, pendidikan. Yang paling konkret, sekolah rakyat dengan berbagai perkembangan. Yang berikutnya, bersama Pak Menko PMK, mengkonsolidir pendidikan menjadi bagian integral mengatasi pengangguran dan tantangan dunia kerja di masa yang akan datang,” ujar Muhaimin seusai rapat.
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan kapasitas pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Pemerintah akan memperluas program pelatihan vokasi yang melibatkan balai-balai pelatihan kerja milik pemerintah maupun swasta.
“Akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri maupun swasta agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya revitalisasi sekolah vokasi, agar kurikulum pendidikan dan sistem pengelolaannya berorientasi pada kesiapan tenaga kerja di masa depan.
“Perintah presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” kata Muhaimin.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyoroti perlunya investasi negara dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah, menurut Muhaimin, siap mengalokasikan anggaran guna memperkuat keterampilan pelajar dan lulusan pendidikan formal, termasuk kemampuan berbahasa asing sebagai bekal menghadapi persaingan global.
Muhaimin menambahkan, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), agar program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan.
“Kita akan bekerja sungguh-sungguh pada dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkas Muhaimin. (BPMI Setpres/Kris/Red)
