Palembang, GlobalNusantara.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menggelar rapat pembahasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (6/11) sore. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Dr. Drs. Edward Candra, M.H.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumsel untuk mencari solusi atas kemacetan yang kerap terjadi akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam rapat tersebut, Sekda Edward Candra menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
“Kita harus memastikan subsidi BBM diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pengendalian ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan,” ujar Edward Candra.
Edward juga menyoroti selisih harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Menurutnya, harga BBM non-subsidi saat ini setara dengan sekitar 2,5 liter BBM bersubsidi, sehingga diperlukan kesadaran bersama dalam menggunakan bahan bakar sesuai peruntukannya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel, di antaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumsel Hendriansyah, ST., M.Si., serta Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Henny Yulianti, S.IP., MM. Hadir pula perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas.
Melalui rapat ini, Pemprov Sumsel bersama stakeholder terkait diharapkan dapat merumuskan kebijakan serta mekanisme pengendalian kuota BBM yang lebih efektif. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak sosial seperti kemacetan akibat antrean panjang di SPBU, sekaligus memastikan subsidi BBM tersalurkan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. (PemprovSumsel/Red)
