GUDANG ILEGAL HINGGA UANG PELICIN: AWaSI JAMBI BONGKAR DUGAAN MAFIA MIGAS DI DEPOT PERTAMINA KASANG

oleh -103 Dilihat

Jambi,GlobalNusantara.id
Dugaan praktik mafia migas yang meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kelangkaan BBM di Jambi akhirnya menuai aksi tegas.Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi secara resmi menggelar unjuk rasa di depan Pertamina Fuel Terminal Kasang pada Kamis (20/11/2025). Aksi protes ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas maraknya penyimpangan dalam tata kelola distribusi BBM yang diduga telah menjadi praktek terstruktur dan sistematis.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum AWaSI Jambi,Erfan Indriyawan, SP, puluhan anggota organisasi jurnalis ini menyuarakan dua temuan krusial. Isu pertama adalah dugaan kuat pengaliran BBM bersubsidi dan non-subsidi oleh mobil tangki ke gudang-gudang minyak ilegal. Isu kedua yang tak kalah serius adalah adanya indikasi praktik suap atau “uang pelicin” dalam pengaturan kuota BBM, yang menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha SPBU dan masyarakat.

Erfan memaparkan,modus pengaliran ke gudang ilegal dilakukan dengan pola yang nyaris serupa. Armada mobil tangki, yang dioperasikan oleh PT Elnusa Petrofin dan PT Jefri Abidin, terlihat keluar dari depot resmi Pertamina. Namun, bukannya menuju SPBU tujuan, tangki-tangki ini justru berhenti dan membongkar muatannya di lokasi-lokasi yang tidak memiliki izin usaha niaga BBM. Aktivitas ilegal ini, menurutnya, telah berulang kali terekam dalam pemberitaan media dan dokumentasi warga, menunjukkan bahwa hal ini bukanlah insiden tunggal.

Baca juga :  Bupati OKU Timur Lantik 1.512 ASN Formasi 2024: Komitmen Tingkatkan Layanan Publik dan Kesejahteraan Daerah

Sementara itu,mekanisme suap kuota terjadi di tingkat pengelolaan depot. Berdasarkan laporan yang diterima AWaSI, sejumlah pelaku usaha SPBU mengeluhkan adanya perlakuan berbeda dalam distribusi. SPBU yang bersedia memberikan “fee” atau uang pelicin disebut-sebut mendapat jatah tambahan kuota lebih cepat dan mudah. Sebaliknya, SPBU yang berusaha berbisnis secara bersih justru kerap mengalami antrean panjang yang mengular, bahkan tak jarang kuota mereka dipotong atau dikurangi secara sepihak.

Baca juga :  Waspada Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi BPBD Himbau Warga OKU.

Praktik ganda ini,tegas Erfan, telah memunculkan dampak yang merugikan di hilir. Kombinasi antara pengaliran BBM ke pasar gelap dan pengaturan kuota yang tidak transparan telah menciptakan “kelangkaan buatan” di sejumlah SPBU. Akibatnya, masyarakat konsumen akhirnya yang menanggung beban dengan harus mengantri panjang untuk mendapatkan BBM. Lebih dari itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam skema ini berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara.

Menyikapi temuan tersebut,AWaSI Jambi mendesak tindakan korektif yang konkret. Mereka menuntut Pertamina Patra Niaga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Fuel Terminal Kasang. Secara khusus, organisasi ini meminta agar jabatan Kepala Depot Pertamina Kasang dievaluasi apabila terbukti melakukan pembiaran atau lalai dalam pengawasan. Desakan serupa juga ditujukan kepada pimpinan PT Elnusa Petrofin Area Jambi untuk mempertanggungjawabkan dan mengawasi ketat setiap pergerakan armadanya.

Baca juga :  Kabupaten OKU Timur Melalui Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Limbah.

Aksi di depan depot bukanlah akhir dari perjuangan.Usai menyampaikan aspirasi, massa AWaSI Jambi berencana untuk langsung bergerak menuju Mapolda Jambi. Langkah ini dilakukan untuk mendorong aparat penegak hukum agar segera menginisiasi penyelidikan mendalam terhadap seluruh dugaan praktik ilegal ini. AWaSI menegaskan bahwa kasus dengan indikasi kerugian negara dan publik sebesar ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut atau ditangani secara setengah hati.

Di akhir aksi,Erfan mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga hukum, dan rekan insan pers untuk bersinergi mengawasi distribusi BBM di Jambi. Ia menekankan bahwa wilayahnya tidak boleh dibiarkan menjadi ladang subur bagi praktik mafia migas. “Kami mendorong semua pihak yang mengetahui kejanggalan untuk berani bersuara. Pengawasan bersama ini penting untuk memastikan hak masyarakat atas distribusi energi yang adil dan transparan dapat terpenuhi,” pungkasnya menutup orasi.(gn – Kaperwil – Supriyadi).

No More Posts Available.

No more pages to load.