Dugaan Proyek Irigasi di Desa Sengkuang Asal Jadi, Negara Berpotensi Rugi Ratusan Juta

oleh -407 Dilihat

GlobalNusantara.id,Lahat, 8 Maret 2025 – Pembangunan irigasi di Desa Sengkuang, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024 dengan pagu Rp 1.999.997.297,00, diduga tidak sesuai spesifikasi. Proyek ini disebut-sebut berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah akibat kualitas pekerjaan yang buruk dan material yang tidak sesuai standar.

Berdasarkan hasil investigasi dan laporan dari warga setempat, proyek yang dikerjakan oleh CV Kemala Bersaudara ini seharusnya merupakan pembangunan irigasi baru, tetapi dalam pelaksanaannya lebih menyerupai pekerjaan rehabilitasi. Beberapa bagian dinding irigasi hanya diplester tanpa dilakukan pembongkaran, sementara lantainya sangat tipis sehingga cepat terkikis air. Dugaan penyimpangan semakin kuat karena bahan material yang digunakan diduga bercampur dengan tanah, tidak sesuai dengan standar konstruksi yang seharusnya.

Salah satu warga Desa Sengkuang, Triana, yang setiap hari bekerja di sawah dekat lokasi proyek, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pembangunan tersebut. Menurutnya, saat pekerjaan berlangsung, ia melihat langsung bahwa dinding irigasi lama hanya ditutup dengan semen baru tanpa pembongkaran. “Sebagian dinding siring ini ada yang tidak dibongkar, hanya ditutup dengan semen baru. Lantainya juga sangat tipis, makanya sekarang banyak yang sudah berubah jadi tanah karena semen habis terbawa air,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pasir dan batu yang digunakan dalam pembangunan bercampur dengan tanah, sehingga kualitas bangunan sangat diragukan.

Baca juga :  Program Yayasan BUDI ASIH SumSel Pelaksana LPM Sriwijaya.

Sahril, seorang tokoh masyarakat yang mengaku pernah bekerja sebagai kepala tukang dan pemborong, juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek ini. Ia menilai pengerjaan irigasi tersebut tidak sesuai dengan anggaran hampir Rp 2 miliar yang telah dialokasikan. “Saya baru tahu kalau biaya proyek ini hampir dua miliar. Dari awal saya sudah melihat kejanggalan karena bangunan ini tidak dibuat dari awal, hanya direhab dengan cara diplester ulang. Seharusnya, jika ingin kokoh, material yang digunakan adalah semen, pasir, dan split untuk coran, bukan pasir batu bercampur tanah seperti ini,” ujarnya. Ia juga mendesak agar proyek ini segera diperiksa oleh Kejaksaan dan Tipikor karena adanya indikasi penyimpangan.

Baca juga :  Wali Kota Prabumulih meresmikan Gedung SMP1

Dengan anggaran sebesar itu, warga berharap pembangunan irigasi bisa dilakukan dengan kualitas yang baik dan tahan lama, mengingat pentingnya irigasi bagi produktivitas pertanian di Desa Sengkuang. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan tidak dikerjakan secara maksimal, sehingga menimbulkan kekecewaan besar di kalangan warga setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lahat belum memberikan tanggapan terkait dugaan penyimpangan ini. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi proyek ini dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran. Selain itu, warga juga meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kerugian negara dalam proyek ini.

Baca juga :  43 Pin Emas dan 93 Piagam Penghargaan Kapolda Diberikan Kepada Personil Polda Sumsel dan Jajarannya Yang Berprestasi

Kasus dugaan pembangunan irigasi asal jadi ini menjadi perhatian karena seringnya terjadi proyek infrastruktur dengan kualitas buruk di berbagai daerah. Jika tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang, kejadian serupa berpotensi terus berulang dan merugikan masyarakat. Warga berharap ada transparansi dalam penggunaan anggaran serta adanya pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan di daerah mereka.

Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, masyarakat Desa Sengkuang berharap agar pihak berwenang, terutama aparat penegak hukum, segera turun tangan untuk menyelidiki proyek ini. Mereka menginginkan adanya keadilan serta pertanggungjawaban dari pihak terkait agar pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.

(GN – M.SANGKUT)

No More Posts Available.

No more pages to load.