GlobalNusantara.id,Lahat – Polemik terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali terjadi di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat. Sejumlah warga menduga adanya ketidakadilan dalam penyaluran BLT yang dilakukan oleh Kepala Desa. Mereka menyebut penerima bantuan diganti tanpa adanya musyawarah, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan tersebut.
Marpensi, Lukman Rianto, dan Anok merupakan tiga warga yang menyayangkan kebijakan Kepala Desa dalam mengganti penerima BLT tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Mereka menilai tindakan tersebut tidak adil dan mengancam akan terus memperjuangkan hak mereka sebagai penerima yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan.
Menurut Marpensi, kebijakan seperti ini tidak hanya merugikan dirinya dan warga lainnya tetapi juga mencerminkan ketidakterbukaan pemerintah desa dalam mengelola bantuan sosial. “Dilakukan secara sepihak seperti ini adalah perlakuan yang kurang baik menurut kami. Sampai kemanapun tetap akan kami perjuangkan hak kami,” tegasnya mewakili warga yang merasa dirugikan.
Persoalan ini semakin diperkeruh dengan sikap Amir, selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Tanah Pilih, yang hingga kini belum memberikan klarifikasi terkait pergantian penerima BLT tersebut. Saat dikonfirmasi, Amir tidak bisa ditemui dan selalu menghindar ketika dihubungi melalui telepon. Sikap tertutup ini membuat warga semakin curiga dan menduga ada praktik yang tidak transparan dalam pendistribusian BLT.
Seperti diketahui, BLT merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kompensasi dari pemerintah atas dampak ekonomi yang dialami warga, terutama pasca pandemi. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi dugaan penyimpangan, di mana penerima bantuan kerap dipilih berdasarkan kedekatan dengan pihak pemerintah desa, bukan berdasarkan kriteria yang sebenarnya.
Warga berharap ada tindakan tegas dari pemerintah kabupaten atau instansi terkait untuk menyelidiki permasalahan ini. Mereka meminta adanya audit atau pengecekan ulang terhadap daftar penerima BLT di Desa Tanah Pilih agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, warga berencana untuk melaporkan kasus ini ke Dinas Sosial dan Inspektorat Kabupaten Lahat. Mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam proses pendistribusian BLT.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak desa maupun pemerintah kabupaten terkait keluhan warga Desa Tanah Pilih. Warga berharap ada kejelasan dan transparansi dalam penyaluran BLT agar bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(GN – M.SANGKUT)
