Jambi,Globalnusantara.id –
Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Jumat (23/01/2026) untuk menyampaikan aspirasi tegas. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai itu, organisasi jurnalis tersebut menyuarakan tuntutan pengunduran diri seorang pejabat dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana pendidikan.
Inti dari aksi protes ini adalah tuntutan agar Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan setempat, Joko Purnomo, segera mengundurkan diri dari jabatannya. AWaSI Jambi berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum dan mencegah potensi penghilangan atau pengaburan barang bukti terkait kasus yang diduga melibatkannya.
Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. AWaSI Jambi telah melakukan penelusuran data, investigasi lapangan, dan kajian dokumen anggaran. Hasilnya, organisasi ini menemukan sejumlah proyek bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga penuh penyimpangan, berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah miliaran rupiah.
Proyek-proyek yang disorot mencakup berbagai pekerjaan fisik di sekolah. Salah satunya adalah rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 07 Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2022 dengan nilai anggaran fantastis, yakni Rp3.008.205.000. Proyek lain yang juga dipertanyakan adalah rehabilitasi gedung dan pembangunan laboratorium komputer di SMP Negeri 11, dengan total nilai mencapai Rp3,118 miliar.
Tidak berhenti di situ, AWaSI juga menyoroti pengadaan perabot atau mebeler untuk berbagai SMP yang didanai DAK 2022 senilai Rp897.775.000. Menurut mereka, berdasarkan temuan di lapangan, semua proyek ini diduga kuat tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan dokumen pengadaan.
Sebagai bentuk tekanan lebih lanjut, AWaSI Jambi tidak berhenti hanya di Dinas Pendidikan. Mereka telah menyampaikan rencana untuk melakukan aksi lanjutan ke Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Fokus tuntutannya adalah mendesak Bupati agar segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan tata kelola anggaran di Bidang SMP.
Aksi ini ditegaskan oleh AWaSI sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian pendapat yang dijamin undang-undang. Mereka percaya bahwa evaluasi menyeluruh sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan anggaran pendidikan yang berasal dari uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus, termasuk di sektor pendidikan. Penggunaannya harus transparan dan akuntabel karena menyangkut masa depan generasi muda. Setiap penyimpangan bukan hanya merugikan negara, tetapi juga secara langsung merampas hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
AWaSI Jambi, sebagai aliansi wartawan, menegaskan peran mereka sebagai “watchdog” atau penjaga yang mengawasi kinerja pemerintah. Tindakan mereka ini diharapkan dapat membuka mata semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk segera turun tangan, menyelidiki dugaan korupsi ini, dan menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah.
Pada akhirnya, tujuan dari seluruh aksi dan tuntutan ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pengelolaan anggaran publik. Masyarakat Tanjung Jabung Timur berhak mendapatkan penjelasan dan keadilan atas setiap rupiah yang digunakan, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi.(gn/Supriyadi/Kaperwil).
