GLOBALNUSANTARA.id
-Jakarta. Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI untuk menuntut kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu serta menolak kebijakan PPPK paruh waktu yang dinilai merugikan para tenaga honorer.
-Dalam aksi yang berlangsung tertib ini, para peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan:
“PPPK Penuh Waktu adalah Hak Kami”
“Tolak PPPK Paruh Waktu, Kami Butuh Kepastian”
“Kesejahteraan Honorer Harus Diperhatikan”
-Mereka juga menyampaikan orasi yang menyoroti ketidakpastian nasib tenaga honorer jika skema PPPK paruh waktu diberlakukan.
“Kami telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk melayani masyarakat, tetapi masa depan kami terus digantung. Pemerintah harus segera mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada honorer,” ujar Yoga Putra Pratama, Ketua Umum Nakes dan Non-Nakes OKU Timur, dalam orasinya.
-Aliansi menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah masuk dalam database nasional harus segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa tidak ada lagi status honorer di Indonesia, melainkan hanya ASN atau PPPK.
-Sebagai bagian dari aksi ini, perwakilan tenaga honorer telah menyerahkan petisi kepada anggota DPR RI, dengan harapan para wakil rakyat memperjuangkan hak-hak mereka dalam pembahasan kebijakan kepegawaian nasional.
-Aksi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan publik, yang menilai bahwa sistem kepegawaian harus memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
-Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia. Namun, para tenaga honorer menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak mereka hingga ada kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.
( GN- HEN )
